Berita Terkini

Tembilahan, 15 Juli 2026 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir sukses menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku berjudul “Implementasi Pilkada Serentak di Indonesia: Hukum, Kebijakan, Dinamika, Integritas, dan Teknologi” pada Rabu (15/7/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, yakni luring di Aula Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan daring melalui Zoom Meeting ini mendapat sambutan positif dengan jumlah peserta mencapai 236 orang dari berbagai kalangan. Kegiatan menghadirkan Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP, Rektor Universitas Nurdin Hamzah Jambi sekaligus penulis buku, sebagai narasumber utama. Turut memberikan tanggapan akademik Dr. Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si, Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, serta Jamri, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indragiri (UNISI). Diskusi dipandu oleh Imam Ardhy, S.IP., M.IP. selaku moderator. Kegiatan berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta yang terdiri atas penyelenggara pemilu, akademisi, mahasiswa, pegiat kepemiluan, partai politik, serta unsur masyarakat lainnya tampak antusias mengikuti jalannya diskusi sejak awal hingga akhir acara. Berbagai pertanyaan, tanggapan, dan pandangan yang disampaikan peserta menunjukkan tingginya minat terhadap isu-isu penyelenggaraan Pilkada Serentak dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam pemaparannya, Dr. Samsuddin mengulas berbagai dimensi penyelenggaraan Pilkada Serentak, mulai dari aspek hukum dan kebijakan, dinamika politik dan kelembagaan, tantangan integritas penyelenggara, hingga pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pemilihan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Diskusi yang berkembang turut memperkaya pemahaman peserta mengenai tantangan dan peluang penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsul, menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi peserta dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, capaian kehadiran sebanyak 236 peserta menjadi indikator tingginya perhatian publik terhadap isu kepemiluan dan demokrasi. “Partisipasi yang sangat baik ini menunjukkan bahwa ruang-ruang diskusi ilmiah mengenai kepemiluan masih menjadi kebutuhan bersama. KPU tidak hanya memiliki tanggung jawab menyelenggarakan tahapan pemilu dan pemilihan, tetapi juga mendorong tumbuhnya literasi demokrasi melalui kegiatan pendidikan pemilih yang berkelanjutan,” ujar Syamsul. Ia menambahkan bahwa forum bedah buku merupakan sarana strategis untuk mempertemukan perspektif akademik dan praktik penyelenggaraan pemilu sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai dinamika demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Muhammad Yusuf, menilai kegiatan tersebut berhasil menjadi wadah pertukaran gagasan yang konstruktif antara akademisi, penyelenggara pemilu, mahasiswa, dan masyarakat. “Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari kualitas diskusi yang terbangun. Berbagai pandangan yang muncul menunjukkan adanya semangat bersama untuk terus memperkuat kualitas pemilu dan pemilihan melalui pendekatan ilmiah, evaluatif, dan berbasis pengetahuan,” jelas Muhammad Yusuf. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap aspek hukum, kebijakan, integritas, dan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi di masa mendatang. Suksesnya pelaksanaan kegiatan bedah buku ini semakin menegaskan komitmen KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam mendorong pengembangan literasi kepemiluan, memperluas ruang dialog akademik, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui forum-forum ilmiah yang inklusif dan partisipatif, KPU Kabupaten Indragiri Hilir berharap tercipta pemahaman yang semakin kuat mengenai demokrasi dan kepemiluan guna mewujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.

Tembilahan, 14 Juli 2026 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir terus memperkuat jejaring kolaborasi dalam mendukung penguatan demokrasi dan pendidikan pemilih melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama sejumlah lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga riset, dan instansi pemerintah, yang dilaksanakan pada Selasa (14/7/2026). Pada kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hilir menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Institut Agama Islam (IAI) Arrisalah Indragiri Hilir. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tujuh lembaga mitra, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik Universitas Abdurrab, Fakultas Teknik Universitas Abdurrab, Lembaga Kajian Studi Politik Kontemporer (LKSPK), Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam membangun sinergi lintas sektor yang berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam bidang pendidikan pemilih, sosialisasi kepemiluan, pengembangan kajian dan riset kepemiluan, penguatan data dan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsul, menyampaikan bahwa penguatan demokrasi tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, organisasi masyarakat, lembaga penelitian, dan instansi pemerintah. “Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun ekosistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. KPU membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam mengembangkan pendidikan pemilih, memperluas literasi demokrasi, serta menghadirkan berbagai inovasi yang dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu di daerah,” ujar Syamsul. Lebih lanjut, Syamsul berharap kerja sama yang telah dibangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat diwujudkan dalam berbagai program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami berharap kemitraan ini dapat melahirkan berbagai kegiatan kolaboratif seperti penelitian, diskusi publik, pendidikan kepemiluan, pengabdian kepada masyarakat, hingga penguatan data dan informasi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Indragiri Hilir,” tambahnya. Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Muhammad Arif, selaku leading sector kegiatan, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari berbagai komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Indragiri Hilir dengan para mitra strategis selama beberapa waktu terakhir. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga mitra menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pendidikan pemilih serta mendorong penguatan budaya demokrasi yang berbasis pengetahuan dan partisipasi masyarakat. “Perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik yang sangat potensial untuk mendukung pengembangan kajian kepemiluan dan pendidikan politik masyarakat. Sementara itu, organisasi masyarakat, lembaga penelitian, dan instansi pemerintah memiliki jaringan serta kompetensi yang dapat saling melengkapi dalam mewujudkan program-program kolaboratif yang lebih efektif,” jelas Muhammad Arif. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai agenda bersama pada masa mendatang. “Melalui kemitraan ini, kami ingin membangun ruang kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan. Harapannya, hasil-hasil kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan literasi demokrasi, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan,” ungkapnya. Penandatanganan MoU dan PKS ini menandai komitmen bersama antara KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan para mitra strategis dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang semakin berkualitas, inklusif, dan berintegritas. Melalui sinergi yang dibangun, seluruh pihak diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam memperkuat pendidikan pemilih, pengembangan riset kepemiluan, serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 pada Kamis (2/7/2026), bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Muhammad Riza Fahlifi, serta dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, perwakilan partai politik, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Pelaksanaan rapat pleno terbuka ini merupakan bagian dari komitmen KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU melakukan pembaruan data pemilih di luar tahapan pemilu maupun pemilihan agar data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif. Dalam rapat tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hilir memaparkan hasil pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan selama Triwulan II Tahun 2026. Data tersebut merupakan hasil sinkronisasi dan pencermatan terhadap berbagai informasi yang diperoleh dari instansi terkait, termasuk data penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, perubahan status anggota TNI/Polri, maupun perubahan elemen data kependudukan lainnya. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Muhammad Riza Fahlifi, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan proses yang terus dilakukan untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. "Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, kami terus melakukan pencermatan terhadap setiap perubahan data kependudukan. Sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar data pemilih yang dihasilkan semakin berkualitas dan siap digunakan pada penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang akan datang," ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsul, menegaskan bahwa kualitas daftar pemilih merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Oleh karena itu, KPU terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan setiap perubahan data kependudukan dapat terakomodasi melalui mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. "Data pemilih yang akurat merupakan kunci dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, KPU Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen menjaga kualitas data pemilih melalui koordinasi yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terdapat perubahan data kependudukan, sehingga tidak ada warga yang memenuhi syarat tetapi terlewat dalam daftar pemilih," ujar Syamsul. Ia menambahkan, keterbukaan dalam pelaksanaan rapat pleno menjadi wujud transparansi KPU kepada publik. Melalui pelibatan berbagai instansi dan partai politik, proses pemutakhiran data pemilih dapat dikawal bersama sehingga menghasilkan daftar pemilih yang semakin valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 ini, KPU Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas data pemilih melalui koordinasi, kolaborasi, dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, berintegritas, serta memberikan kepastian terhadap perlindungan hak pilih masyarakat.

Tembilahan Hulu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan koordinasi terkait data pemilih pada desa dan kelurahan pemekaran di Kecamatan Tembilahan Hulu, Selasa (30/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Tembilahan Hulu tersebut merupakan bagian dari upaya KPU Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperkuat pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) guna menjaga kualitas dan akurasi data pemilih. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Tembilahan Hulu, Denny Sastryanto, S.Sos, selaku tuan rumah, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, serta para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Tembilahan Hulu. Koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai forum bersama untuk membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, data kewilayahan, serta dinamika desa dan kelurahan pemekaran yang berpotensi memengaruhi pengelolaan data pemilih. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsul, dalam sambutannya menyampaikan bahwa data pemilih merupakan salah satu elemen paling penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan dukungan seluruh pihak agar data pemilih yang dikelola KPU senantiasa akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Pemutakhiran data pemilih merupakan proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang tahapan pemilu maupun pemilihan. Dengan adanya desa dan kelurahan pemekaran, diperlukan koordinasi yang baik agar seluruh perubahan data kewilayahan dan administrasi kependudukan dapat terakomodasi secara tepat dalam pengelolaan data pemilih,” ujar Syamsul. Lebih lanjut, Syamsul menegaskan bahwa keberhasilan pemutakhiran data pemilih tidak dapat dilakukan oleh KPU sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan data kependudukan dan pemerintahan wilayah. “Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun pemahaman yang sama serta koordinasi yang semakin kuat antara KPU, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, Disdukcapil, PMD, Bagian Tata Pemerintahan, serta Bawaslu. Data pemilih yang akurat dan mutakhir merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemilu dan pemilihan yang berkualitas serta berintegritas,” tambahnya. Sementara itu, Camat Tembilahan Hulu, Denny Sastryanto, S.Sos, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan koordinasi yang diinisiasi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Menurutnya, pengelolaan data pemilih yang baik memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan. “Kami menyambut baik kegiatan ini karena menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Pemerintah Kecamatan Tembilahan Hulu bersama seluruh pemerintah desa dan kelurahan siap mendukung upaya KPU dalam menjaga kualitas data pemilih, khususnya pada wilayah desa dan kelurahan pemekaran,” ungkap Denny. Melalui kegiatan koordinasi ini, KPU Kabupaten Indragiri Hilir berharap tercipta sinergi yang semakin efektif dalam pengelolaan data pemilih pada wilayah desa dan kelurahan pemekaran. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, data pemilih yang dihasilkan diharapkan senantiasa akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Indragiri Hilir – Sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), empat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti dan menyelesaikan Seminar Evaluasi Laporan Aktualisasi pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Aparatur dan Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN I) Bukittinggi pada 22–27 Juni 2026. Empat CPNS tersebut yaitu Arief Saputra, Fajar Rido Butar Butar, Anisya Milenia Ramadhani, dan Qurrata A'Yuni. Melalui seminar evaluasi tersebut, para peserta mempresentasikan hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan di unit kerja masing-masing dengan fokus pada inovasi, efektivitas kerja, serta penguatan tata kelola kelembagaan di lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Seminar evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian Pelatihan Dasar CPNS yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN melalui kegiatan aktualisasi di tempat kerja. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk menunjukkan penerapan kompetensi, integritas, serta kemampuan berinovasi dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi. Berbagai inovasi dan gagasan perbaikan yang diusung oleh CPNS KPU Kabupaten Indragiri Hilir berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan administrasi. Aktualisasi yang dipresentasikan meliputi optimalisasi pengelolaan produk hukum, digitalisasi pelaporan kegiatan, pengelolaan dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta alih media arsip sebagai upaya mendukung pengelolaan arsip yang lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Rini Ambarwati, S., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para CPNS dalam menyelesaikan seluruh tahapan Pelatihan Dasar CPNS, termasuk Seminar Evaluasi Laporan Aktualisasi yang menjadi salah satu indikator keberhasilan peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerja. “Pelatihan Dasar CPNS bukan hanya menjadi sarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter, integritas, dan profesionalisme. Kami mengapresiasi semangat serta komitmen para CPNS KPU Kabupaten Indragiri Hilir yang telah berhasil menyelesaikan proses aktualisasi dengan baik dan menghadirkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi organisasi,” ujar Rini. Menurutnya, berbagai gagasan yang dihasilkan selama proses aktualisasi menunjukkan kemampuan CPNS untuk beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan organisasi sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan. “Kami berharap inovasi yang telah dihasilkan tidak berhenti pada saat seminar evaluasi saja, tetapi dapat terus dikembangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dalam mendukung efektivitas kerja, penguatan tata kelola kelembagaan, dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir,” tambahnya. Rini juga berharap seluruh pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperoleh selama mengikuti Latsar dapat menjadi bekal bagi para CPNS untuk menjadi ASN yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan kepemiluan. Melalui keberhasilan mengikuti Seminar Evaluasi Laporan Aktualisasi ini, diharapkan Arief Saputra, Fajar Rido Butar Butar, Anisya Milenia Ramadhani, dan Qurrata A'Yuni dapat semakin menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. KPU Kabupaten Indragiri Hilir berharap seluruh proses pembelajaran dan aktualisasi yang telah dilalui menjadi bekal dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan kepemiluan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, 10 Juni 2026 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir terkait rencana kerja sama di bidang kepemiluan, Rabu (10/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPS Kabupaten Indragiri Hilir ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berbasis data dan informasi yang akurat. Rombongan KPU Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsul, didampingi Anggota KPU M. Arif, M. Yusuf, dan Mohd Riza Pahlivi, serta Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Ali Aman dan Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Imam Ardhy. Kehadiran rombongan KPU disambut langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hilir, Zulyadi, SST., M.T., beserta jajaran di ruang kerja Kepala BPS. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kerja sama yang dapat dikembangkan, khususnya terkait pemanfaatan data statistik dan informasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Koordinasi ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi kelembagaan antara KPU dan BPS dalam rangka penyediaan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsul, mengatakan bahwa kolaborasi dengan BPS memiliki nilai strategis dalam mendukung pengelolaan data kepemiluan yang berkualitas. “Data merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Melalui koordinasi ini, kami berharap dapat membangun kerja sama yang baik dengan BPS Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemanfaatan data dan informasi statistik yang dapat mendukung tugas-tugas kepemiluan, khususnya dalam perencanaan dan penyusunan data yang akurat serta berkelanjutan,” ujar Syamsul. Syamsul menambahkan bahwa sinergi antarlembaga pemerintah menjadi penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki dasar data yang kuat dan terpercaya. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hilir, Zulyadi, SST., M.T., menyambut baik kunjungan dan inisiatif kerja sama yang dilakukan KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Menurutnya, BPS siap mendukung kebutuhan data dan informasi statistik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. “BPS pada prinsipnya terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin ini dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua lembaga, terutama dalam mendukung penyediaan data yang berkualitas untuk kepentingan publik,” kata Zulyadi. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, ditandai dengan diskusi mengenai berbagai peluang sinergi yang dapat dikembangkan ke depan. Melalui koordinasi ini, KPU Kabupaten Indragiri Hilir berharap rencana kerja sama yang dibahas dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang semakin berkualitas, transparan, dan berbasis data.