KPU Indragiri Hilir Gelar Kajian Teknis Pasca Pemilu dan Pemilihan
Tembilahan, Kamis 28 Agustus 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Pemilu & Pilkada. FGD ini mengangkat dua tema penting, yaitu Metode Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Prosedur serta Teknologi Informasi dalam Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas KPU Nomor 1109/PL.01-SD/1404/2025 tanggal 26 Juni 2025. Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hilir, forum tersebut menghadirkan berbagai unsur yang pernah terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.
Hadir dalam kesempatan ini antara lain Eks Liaison Officer (LO) Partai Politik tingkat Kabupaten Inhil pada Pemilu 2024, Eks Anggota KPU Provinsi Riau maupun KPU Kabupaten Inhil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Inhil, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Inhil. Selain itu, hadir pula eks penyelenggara adhoc tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta eks Ketua/Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).
Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsul, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini dirancang untuk menampung evaluasi sekaligus gagasan perbaikan dari semua pihak yang pernah terlibat.
“Kajian teknis ini penting karena pengalaman Pemilu dan Pilkada sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga. Dengan mendengar pandangan para pihak, baik penyelenggara, pengawas, maupun peserta, kita bisa menyusun rekomendasi yang lebih komprehensif agar ke depan Pemilu di Inhil berjalan semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujarnya.
Sementara itu, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Inhil, Muhammad Yusuf, menekankan bahwa forum kajian teknis ini memberikan ruang refleksi bagi penyelenggara untuk memperbaiki aspek teknis tahapan pemilu.
“Forum ini sangat bermanfaat karena kita bisa melihat kembali hal-hal teknis yang sudah berjalan di lapangan, apa yang efektif dan apa yang perlu disempurnakan. Hasil diskusi ini nantinya akan menjadi rekomendasi berharga bagi penyelenggara, agar tahapan Pemilu dan Pilkada ke depan lebih tertib dan minim kendala,” jelasnya.
Melalui forum FGD ini, KPU Indragiri Hilir berkomitmen menghimpun pandangan, pengalaman, serta rekomendasi dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan penting dalam menyusun strategi perbaikan mekanisme penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Dengan begitu, diharapkan tercipta proses demokrasi yang lebih baik, inklusif, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
